Illegal fishing merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum menjadi kunci utama dalam memberantas praktik ilegal ini. Dalam penanganan kasus illegal fishing di perairan Indonesia, peran penting aparat hukum tidak bisa dipandang remeh.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penyidikan kasus illegal fishing membutuhkan kerja sama yang erat antara aparat hukum, instansi terkait, dan masyarakat.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran aparat hukum dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, aparat hukum harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum kelautan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Mulyadi, “Aparat hukum harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menangani kasus illegal fishing.”
Selain itu, kerjasama lintas sektoral juga menjadi kunci sukses dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat penegakan hukum di perairan Indonesia.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Publik (P2KP), disebutkan bahwa “Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum telah berhasil mengurangi kasus illegal fishing di perairan Indonesia.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran aparat hukum dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyidikan kasus illegal fishing di perairan Indonesia memerlukan peran penting aparat hukum. Dengan kerja sama yang baik dan peningkatan kapasitas aparat hukum, diharapkan praktik ilegal ini dapat diminimalisir dan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.