Illegal fishing merupakan masalah yang seringkali terjadi di perairan Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan menguatkan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengawasi dan menindak pelaku illegal fishing.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Menguak kewenangan Bakamla dalam menanggulangi illegal fishing merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.” Bakamla memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan laut, termasuk dalam menindak illegal fishing.
Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan patroli laut, pengawasan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan kewenangan yang kuat, Bakamla dapat bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL, untuk memantau dan menindak pelaku illegal fishing.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kolaborasi antara Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL sangat penting dalam upaya menanggulangi illegal fishing di perairan Indonesia.” Dengan bekerja sama, mereka dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.
Namun, meskipun Bakamla memiliki kewenangan yang kuat, masih diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi masalah illegal fishing. Prigi Arisandi menambahkan, “Selain penegakan hukum yang kuat, edukasi dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.”
Dengan menguatkan kewenangan Bakamla dalam menanggulangi illegal fishing, diharapkan dapat mengurangi praktik illegal fishing di perairan Indonesia dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Semua pihak perlu berperan aktif dalam menjaga keamanan laut dan sumber daya laut Indonesia.