Salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara adalah penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km persegi, tentu diperlukan strategi efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Strategi efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia haruslah melibatkan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga.” Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, yang menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam upaya penegakan hukum di laut.
Salah satu strategi efektif yang dapat diterapkan adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di laut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.”
Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menjadi strategi efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Kepala Pusat Pengendalian Operasi Laut, Laksamana Pertama TNI Nur Alamsyah, “Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan dan penegakan hukum di laut dapat membantu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di laut Indonesia.”
Dengan menerapkan strategi efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan di laut. Sehingga, kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik dan sumber daya kelautan Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), strategi efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia telah terbukti mampu menekan angka illegal fishing dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, peran serta semua pihak dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan.